Dampak paling signifikan dari penolakan Mahkamah Agung AS terhadap kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump mungkin lebih bersifat politis, yang pada akhirnya dapat merugikan industri kripto.
Poin Penting: Meskipun keputusan Mahkamah Agung belum menimbulkan guncangan besar di sektor kripto, hal ini menambah perdebatan ekonomi yang menyita perhatian di Washington. Jika isu tarif ini menjadi perdebatan hangat di Senat, maka waktu yang dibutuhkan oleh para pendukung kripto untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) struktur pasar kripto bisa tersita. Selain itu, jika pertarungan tarif ini mempengaruhi hasil pemilihan umum paruh waktu kongres, hal tersebut dapat menguntungkan Partai Demokrat untuk mendapatkan lebih banyak kursi di Kongres dan, akibatnya, pengaruh yang lebih besar dalam menentukan kebijakan kripto.
Keputusan Mahkamah Agung dan Respons Trump Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan tarif seperti yang telah dilakukannya. Meski pasar merespons keputusan ini dengan tenang, dampaknya terhadap kripto diperkirakan moderat untuk saat ini, karena pertimbangan politiklah yang akan lebih menentukan arah kebijakan industri di Washington.
Meskipun langkah agresif Trump dalam menerapkan tarif di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) terhenti, ia masih memiliki opsi hukum lain untuk menggantinya. Dalam konferensi pers setelah keputusan yang menurutnya “sangat mengecewakan” itu, Trump menyatakan akan menggunakan metode, praktik, dan undang-undang lain yang menurutnya lebih kuat daripada IEEPA untuk mengganti tarif yang ditolak pengadilan, termasuk rencana tarif global baru sebesar 10%.
Dampak Jangka Pendek: Ancaman pada Agenda Kripto Dalam waktu dekat, setiap isu yang menyita perhatian pembuat kebijakan di Washington dapat mengancam jadwal Senat AS yang sudah padat untuk meloloskan RUU Kejelasan Pasar Aset Digital (Digital Asset Market Clarity Act), yang menjadi tujuan utama industri kripto untuk mengatur struktur pasar.
Senator Bernie Moreno, pendukung kuat Trump dan advokat kripto, mengkritik keputusan Mahkamah Agung yang dianggapnya membelenggu perjuangan melawan perdagangan tidak adil. Sebaliknya, Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat merayakan keputusan tersebut, meskipun mencatat bahwa kerugian konsumen akibat tarif masih belum teratasi. Tax Foundation memperkirakan setiap rumah tangga menanggung beban tambahan sekitar $1.000 tahun lalu dan $1.300 tahun ini akibat tarif tersebut.
Dampak Jangka Panjang: Pemilu Paruh Waktu Terlepas dari penyelesaian hukumnya, sengketa tarif dan dampaknya kemungkinan akan menjadi isu sentral dalam pemilihan umum kongres paruh waktu tahun ini. Hasil pemilu tersebut dapat berdampak besar pada sektor kripto.
Jika Kongres belum mengesahkan RUU struktur pasar pada musim panas ini, upaya kebijakan industri akan sangat bergantung pada hasil pemilu, terutama jika terjadi pergeseran mayoritas di DPR atau kedua kamar Kongres. Bahkan jika RUU Kejelasan sudah disahkan, masih ada inisiatif legislatif lain terkait perpajakan dan cadangan Bitcoin yang sedang dipertaruhkan.
Keputusan Mahkamah Agung yang menolak rezim tarif ilegal Trump dapat memberikan dorongan bagi kandidat Demokrat dalam pemilu yang ketat. Kandidat Demokrat akan berusaha meyakinkan pemilih bahwa mereka telah dirugikan secara pribadi oleh tarif tersebut. Jika Demokrat berhasil mengamankan mayoritas di DPR, akan jauh lebih sulit bagi kebijakan kripto saat ini untuk maju tanpa revisi besar yang mungkin akan memberlakukan lebih banyak batasan pada sektor tersebut.
