Senator Amerika Serikat Kirsten Gillibrand menyatakan bahwa pembahasan dan voting terkait regulasi struktur pasar aset digital berpotensi dilakukan sebelum masa reses Kongres pada Agustus mendatang.
Dalam konferensi Consensus di Miami, Gillibrand menjelaskan bahwa ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi sebelum Senat memberikan suara untuk RUU CLARITY Act.
Menurutnya, regulasi tersebut harus mencakup:
- perlindungan konsumen,
- pencegahan pendanaan ilegal,
- serta aturan etika bagi pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa aturan etika menjadi poin yang sangat krusial agar pejabat pemerintah tidak memanfaatkan posisi mereka untuk meraih keuntungan pribadi dari industri kripto.
Sorotan pada Konflik Kepentingan Pejabat
Gillibrand menyebut bahwa tidak akan ada dukungan terhadap RUU tersebut jika aturan etika tidak dimasukkan secara jelas.
Walaupun tidak menyebut nama secara langsung, pernyataannya dianggap berkaitan dengan keterlibatan Presiden AS Donald Trump dan keluarganya di industri kripto, termasuk proyek memecoin serta bisnis aset digital lainnya yang belakangan menuai sorotan.
Isu konflik kepentingan menjadi salah satu topik sensitif dalam pembahasan regulasi ini, terutama di tengah meningkatnya keterlibatan tokoh politik dalam industri aset digital.
Industri Kripto Dorong Regulasi Segera Disahkan
Sebelumnya, para senator telah mencapai kesepakatan terkait isu yield stablecoin, yang dianggap membuka jalan bagi kemajuan pembahasan CLARITY Act. Namun, isu etika pejabat publik masih belum sepenuhnya diselesaikan.
CEO Ripple, Brad Garlinghouse, mengatakan bahwa dua minggu ke depan menjadi periode penting untuk melanjutkan pembahasan sebelum isu politik menjelang pemilu paruh waktu AS mulai mengganggu proses legislasi.
Sementara itu, CEO Blockchain Association, Summer Mersinger, menilai bahwa saat ini merupakan “jendela kesempatan” bagi industri untuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih jelas.
Peluang Pengesahan Masih Terbuka
Hingga kini, Komite Perbankan Senat belum menjadwalkan ulang pembahasan lanjutan RUU tersebut setelah sempat ditunda pada Januari lalu.
Penundaan sebelumnya terjadi setelah CEO Coinbase, Brian Armstrong, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat mendukung isi RUU dalam bentuk saat itu.
Meski demikian, pasar prediksi mulai menunjukkan optimisme. Platform Polymarket memperkirakan peluang CLARITY Act disahkan sebelum akhir 2026 mencapai sekitar 65%, sementara di Kalshi peluang pengesahan sebelum Agustus berada di kisaran 49%.
Untuk mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru di dunia aset digital, kamu juga bisa membaca berbagai Portal Crypto terpercaya yang kami sajikan secara rutin dan informatif.
