Anggota Kongres Amerika Serikat, Steven Horsford dan Max Miller, kembali mengajukan revisi Undang-Undang Perlindungan, Akuntabilitas, Regulasi, Inovasi, Perpajakan, dan Imbal Hasil Aset Digital (PARITY Act) pada akhir bulan lalu. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperbarui pendekatan dan regulasi pemerintah AS terkait perpajakan di sektor aset kripto.
Manuver ini dinilai sangat krusial mengingat Kongres AS dijadwalkan akan membahas perombakan undang-undang perpajakan secara umum dalam beberapa bulan mendatang. Kebijakan ini akan berdampak langsung bagi seluruh investor dan pemilik aset digital di AS, karena mereka nantinya diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan serta transaksi kripto mereka kepada otoritas pajak (IRS).
Sorotan Utama: Perubahan Aturan Transaksi De Minimis
RUU PARITY pertama kali diperkenalkan dalam bentuk draf diskusi pada Desember 2025 dan dirilis ulang pada 26 Maret 2026 untuk ditinjau lebih lanjut. Perubahan paling menonjol dari revisi ini terletak pada bagian pengecualian keuntungan de minimis.
Selama ini, industri kripto terus melobi adanya pengecualian de minimis agar transaksi kecil skala harian—seperti membeli kopi menggunakan kripto—tidak perlu repot dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian modal.
-
Versi Desember 2025: Draf awal menyertakan ambang batas US$200 khusus untuk pembayaran yang menggunakan “stablecoin yang diatur” (mengacu pada UU GENIUS).
-
Versi Maret 2026: Draf terbaru menghapus ambang batas US$200 tersebut. Sebagai gantinya, RUU ini menetapkan bahwa penjualan *stablecoin* yang diatur tidak akan dikenakan perhitungan keuntungan atau kerugian pajak, “kecuali jika basis wajib pajak pada *stablecoin* tersebut kurang dari 99% dari nilai penebusannya.” Aturan ini juga menciptakan basis nilai US$1 yang dianggap sah untuk keperluan pertukaran, terpisah dari penjualan stablecoin itu sendiri.
Penerapan Wash Sale dan Definisi Staking
Selain pembaruan pada transaksi kecil, draf terbaru ini juga akan menerapkan aturan wash sale (larangan menjual aset dalam keadaan rugi untuk klaim pajak, lalu membelinya kembali dalam waktu dekat) pada transaksi aset digital. Langkah ini dinilai tidak terlalu kontroversial di kalangan pembuat kebijakan, mengingat Senator Cynthia Lummis juga pernah memasukkan ketentuan serupa dalam draf RUU pajaknya tahun lalu.
Lebih lanjut, RUU PARITY ini akan memberikan garis demarkasi yang jelas untuk membedakan antara aktivitas “staking pasif” dengan aktivitas perdagangan (trading) aktif.
Prospek Regulasi ke Depan
Hingga saat ini, langkah selanjutnya untuk pengesahan RUU tersebut masih belum pasti. Di tengah wacana Kongres mengenai RUU rekonsiliasi pajak dan pengajuan anggaran Tahun Fiskal 2027 oleh Presiden Donald Trump, belum ada jaminan pasti bahwa RUU rekonsiliasi tersebut akan terwujud atau apakah regulasi kripto akan disematkan di dalamnya.
Kendati demikian, diskusi intensif dengan para pelaku industri dalam beberapa pekan terakhir mengindikasikan adanya dorongan dan lobi yang kuat untuk memastikan sektor kripto masuk ke dalam legislasi pajak apa pun yang berpotensi disahkan menjadi undang-undang di Amerika Serikat.
