Perselisihan hukum terkait regulasi platform prediction market di Amerika Serikat berpotensi naik ke tingkat tertinggi, yaitu Supreme Court of the United States. Hal ini menyusul konflik antara kewenangan pemerintah negara bagian dan regulator federal dalam mengatur industri tersebut.
Pada Kamis, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit mendengarkan argumen dari pihak platform prediction market Kalshi dan otoritas negara bagian Nevada. Sengketa ini bermula dari larangan Nevada terhadap kontrak berbasis peristiwa (event contracts) yang ditawarkan Kalshi, dengan alasan perusahaan tersebut memerlukan lisensi perjudian.
Kasus ini merupakan banding atas putusan sebelumnya yang melarang Kalshi menawarkan produk tersebut di Nevada. Di sisi lain, berbagai tindakan penegakan hukum juga terjadi di tingkat negara bagian, termasuk tuntutan pidana di Arizona. Namun, pengadilan federal baru-baru ini memblokir upaya Arizona untuk menerapkan hukum perjudian terhadap kontrak milik Kalshi.
Pihak Kalshi menekankan pentingnya menghindari konflik putusan antara pengadilan negara bagian dan federal dalam isu yang sama, yang berpotensi menghasilkan keputusan yang berbeda.
Perebutan Kewenangan: Negara Bagian vs Regulator Federal
Inti dari argumen Kalshi adalah bahwa kontrak berbasis peristiwa yang mereka tawarkan sebenarnya termasuk dalam kategori “swap”, sehingga berada di bawah pengawasan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bukan otoritas perjudian negara bagian.
Pandangan ini juga didukung oleh Ketua CFTC, Michael Selig, dalam kasus serupa yang melibatkan platform lain seperti Crypto.com.
Meski demikian, pengadilan banding belum mengeluarkan keputusan final. Hasil dari kasus ini berpotensi memengaruhi bagaimana negara bagian memperlakukan platform prediction market seperti Kalshi maupun Polymarket, terutama di tengah pertumbuhan industri yang diperkirakan bisa mencapai nilai $1 triliun pada 2030.
Pandangan dari Industri Kripto
Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal, menilai bahwa kasus ini kemungkinan besar akan berlanjut hingga Mahkamah Agung AS.
Menurutnya, hasil persidangan saat ini belum tentu mencerminkan arah keputusan akhir. Ia tetap berpendapat bahwa Mahkamah Agung pada akhirnya akan menentukan apakah kontrak berbasis peristiwa, termasuk yang terkait olahraga, masuk dalam kategori swap yang sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi CFTC.
Sebagai konteks, Mahkamah Agung sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada negara bagian untuk mengatur perjudian olahraga melalui putusan Murphy v. National Collegiate Athletic Association pada tahun 2018.
Untuk mengikuti perkembangan regulasi dan tren industri kripto secara lebih lengkap, kamu juga bisa mengakses berbagai Info Seputar Crypto terbaru yang kami sajikan secara konsisten dan terpercaya.
